TAWANGMANGU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, memberikan penguatan sekaligus membuka kegiatan Penguatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo di Facade Hotel Tawangmangu, Sabtu (19/09/2026). Kegiatan tersebut diikuti Kakanim Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, beserta seluruh pegawai.
Dalam arahannya, Novianto menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kepercayaan publik sekaligus pilar reformasi birokrasi. Integritas dimaknai sebagai keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan yang dilandasi kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap aturan dan etika. Menurutnya, integritas tidak hanya diwujudkan dengan menghindari pelanggaran, tetapi juga melalui konsistensi untuk berbuat benar meskipun tidak sedang diawasi.
Novianto juga mengingatkan jajaran agar mewaspadai berbagai ancaman terhadap integritas, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, gratifikasi dan pungutan liar, manipulasi data atau informasi, serta budaya permisif terhadap pelanggaran kecil. Ia menekankan bahwa penguatan integritas perlu didukung keteladanan pimpinan, sistem dan SOP yang transparan, pengawasan serta evaluasi berkala, mekanisme pelaporan yang aman, dan pembinaan moral serta etika.
Dalam konteks pelayanan, Novianto mendorong seluruh pegawai untuk menerapkan integritas dalam setiap proses layanan, antara lain dengan melayani tanpa diskriminasi, bekerja sesuai prosedur, tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun, menolak intervensi yang bertentangan dengan aturan, serta memberikan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Pelayanan Publik Biro SDMA Ortala, Andi Amrullah, bersama Analis Kebijakan Pertama, Ikram Nur, memberikan materi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Materi menekankan pergeseran pelayanan publik menuju pendekatan human-centered public services, dengan fokus pada pengalaman, kenyamanan, kepuasan pengguna, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.
Dalam materi tersebut juga dibahas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan proses sistematis untuk memantau, mengukur, dan menilai kinerja pelayanan publik.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kebijakan layanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Andi Amrullah juga menyampaikan nilai sementara IPP Kanim Ponorogo sebesar 4,94 dengan kategori A atau Pelayanan Prima, yang masih memerlukan verifikasi secara berjenjang.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenim Jatim mendorong Kanim Ponorogo untuk terus memperkuat integritas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penguatan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan yang berkualitas dan menjaga kepercayaan masyarakat.
