JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Jawa Timur melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, pada Selasa (28/04/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat komunikasi, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan keimigrasian agar implementasinya di wilayah Jawa Timur dapat berjalan lebih optimal dan terukur.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Kanwil Ditjenim Jawa Timur menyampaikan laporan capaian kinerja keimigrasian sepanjang Tahun 2026, yang mencakup aspek pelayanan publik, pengawasan orang asing, serta penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, turut dibahas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari dinamika mobilitas masyarakat hingga kebutuhan penguatan sarana dan prasarana, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan arah kebijakan dalam upaya penguatan organisasi. “Kita perlu memastikan kualitas layanan keimigrasian terus meningkat melalui penguatan SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan pengawasan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.” ujar Wamen Imipas.
Langkah ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah Jawa Timur dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sementara saat ini baru terdapat 11 Kantor Imigrasi dan 1 Rumah Detensi Imigrasi yang melayani kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Wakil Menteri juga menerima berbagai usulan dan masukan dari Kakanwil beserta jajaran terkait penataan wilayah kerja Kantor Imigrasi di Jawa Timur. Penataan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Kami berharap penguatan organisasi dan penataan wilayah kerja dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Kakanwil.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah konkret dalam penguatan organisasi dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian di Jawa Timur. Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan strategis di daerah, meningkatkan sinergi antar satuan kerja, serta menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dinamika global.
