YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan dalam rangka percepatan pembentukan kantor imigrasi baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto pada 19 s.d. 21 Mei 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta perwakilan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dan percepatan pembentukan kantor imigrasi baru di wilayah strategis guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pelayanan publik keimigrasian.
Dalam forum tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur membahas usulan peningkatan layanan keimigrasian di tiga daerah, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Situbondo. Ketiga pemerintah daerah tersebut turut hadir untuk menyampaikan kesiapan serta dukungan terhadap pengembangan layanan keimigrasian di wilayah masing-masing.
Pada sesi pembukaan, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Heradus, menegaskan bahwa pembentukan kantor imigrasi baru merupakan bagian dari penguatan pelayanan publik sekaligus strategi mendukung kemudahan investasi dan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, serta Universitas Gadjah Mada yang membahas aspek kelembagaan, dukungan aset negara, hingga dampak pembentukan kantor imigrasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur mengikuti seluruh rangkaian pembahasan terkait strategi percepatan pembentukan kantor imigrasi baru, termasuk penguatan sinergi antarinstansi dan optimalisasi dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan maupun sarana pendukung organisasi. “Penguatan layanan keimigrasian di daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Kakanwil.
Dari hasil pembahasan dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Kota Probolinggo dinilai sebagai wilayah yang paling siap untuk diajukan dalam pembentukan kantor imigrasi baru. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga kualitas pelayanan keimigrasian dapat semakin optimal, merata, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
