
SURABAYA – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, meninjau sejumlah layanan keimigrasian di Surabaya, usai membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal di Trans Luxury Hotel Surabaya, Kamis (02/07/2026). Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar, sekaligus melihat langsung berbagai inovasi yang dikembangkan di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim.
Didampingi Kepala Kantor Wilayah Novianto Sulastono, kunjungan diawali ke Unit Layanan Paspor (ULP) BG Junction, dilanjutkan ke ruang layanan Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya serta TPI Bandara Juanda.
Di ULP BG Junction, Hendarsam berkeliling meninjau setiap titik pelayanan. Seperti ruang foto, Pas Corner, snack corner, hingga ruang Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sementara di Kantor Imigrasi Surabaya, ia menyapa para pemohon paspor yang sedang mengurus dokumen keimigrasian, sekaligus mengamati alur pelayanan sejak masyarakat datang hingga proses selesai.
Menurut Hendarsam, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari cepatnya proses administrasi, tetapi juga dari pengalaman masyarakat selama berada di unit layanan.

Karena itu, tata letak ruang, alur pelayanan, hingga kenyamanan pemohon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas layanan publik. "Yang paling penting adalah flow pelayanan.
Masyarakat harus merasakan proses yang mengalir, tidak membingungkan, dan lalu lintas pelayanan berjalan lancar," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Imigrasi juga menaruh perhatian pada keberadaan Pas Corner yang menampilkan berbagai produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari Lapas/Rutan di Jawa Timur. “Ini sejalan dengan semangat untuk mendorong produk hasil warga binaan memiliki pasar yang lebih luas,” terangnya.
Ia juga menyebut pelayanan keimigrasian kini semakin mendekat kepada masyarakat melalui layanan di ruang-ruang publik, termasuk kegiatan Car Free Day. Menurutnya, layanan yang bersifat portabel akan terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses pelayanan keimigrasian.
"Kita ingin pelayanan semakin cair. Tidak harus selalu menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi layanan yang hadir mendekati masyarakat," katanya.
